ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB V

SURAT-SURAT BERHARGA

5.1 PENDAHULUAN
Surat berharga atau commercial paper ( negotiable instruments) merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan khususnya oleh kalangan pebisnis atau para pengusaha.

5.2 JENIS-JENIS SURAT BERHARGA
A. Surat berharga dalam KUHD
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) dalam Buku I titel 6 dan titel 7 mengatur

jenis surat berharga seperti :

1. Wessel
Surat wessel adalah surat berharga yang memuat kata wessel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana sipenerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar-membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

Syarat-syarat formil bagi suatu wessel diatur dalam pasal 100 KUHD bahwa suatu surat wessel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
· Kata “wesel”, disebut dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu;
· Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

• Nama si pembayar/tertarik
• Penetapan hari bayar, dsb.

Kedelapan syarat tersebut diatas harus selalu tercantum dalam surat wesel. Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut maka surat itu tidak berlaku sebagai surat wesel kecuai dalam hal-hal berikut :

· Kalau tidalk ditetapkan hari bayarnya maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari diunjukkannya (wesel unjuk)
· Kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran tempat yang ditulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat dimana tertarik berdomisili.
· Kalau tidalk disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut disamping nama penarik. dianggap tempat ditariknya wesel itu.
Bagi surat wesel yang penyimpangannya tidak seperti tersebut diatas, maka surat wesel itu bukan wesel yang sah, dan pertanggungan jawabnya dibebankan kepada orang yang menandangani surat wesel itu.

2. Surat Sanggub
Surat sanggub adalah surat berharga yang memuat kata "aksep” atau Promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggub itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.

Ada dua macam surat sanggub, yaitu surat sanggub kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa.

Surat sanggub mirip dengan surat wesel, tetapi berapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggub, perbedaannya dengan surat wesel adalah :

• Surat sanggup tidak mempunyai tersangkut;

· Penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar;
· Penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur regres, tetapi debitur surat sanggup;
· Penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup.
· Penerbit surat sanggub merangkap kedudUkan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengikatkan diri untuk membayar.

Sebagaimana dengan surat wesel, Undang-Undang juga mengharuskan adanya berapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggub supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yaitu :
· Baik clausula: sanggub", maupun nama “surat sanggub” atau promes atas pengganti yang dimuatkan didalam teks sendiri, dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan .
· Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.

• Penunjkan hari gugur.
• Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi.

· Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.
· Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana surat sanggub itu di tanda tangani.

• Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu.

3. Cek
Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan.

Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.

Syarat-syarat tersebut adalah:
· Pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek itu ditulis;
· Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu;

• Nama orang (bankir) yang harus membayar;
• Penunjukkan tempat dimana pembayaran harus terjadi;
• Penyebutan tanggal serta 'tempat dimana cek ditertibkan;
• Tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek

Berdasarkan pasal 180 KUHD, cek itu harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai fonds untuk dipergunakan oleh penerbit.

Mengenai kewajiban meyediakan dana ini Mahkamah Agung RI (MARl) pernah mengeluarkan keputusan tanggal 27 Mei 1970 yang berbunyi: Dalam hukum cek bagaimanapun, kedaannya seorang penarik tetap berkewajiban, bagi cek yang di tariknya disediakan dana yang cukup.

4. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk
Kwitansi atas unjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas unjuk) pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas unjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas unjuk.

B. Surat Berharga Diluar KUHD
Surat berharga, tidak hanya terdapat dalam KUHD tetapi selain itu masih banyak lagi akibat dari perkembangan masyarakat dan kebutuhan praktis dunia perdagangan sehingga hukum itu selalu ketinggalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Surat-surat berharga di luar KUHD itu antara lain:

1. Bilyet Giro
Bilyet Giro adalah surat perintah tak bersayarat dari nasabah yang telah di bakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya (Purwosutjipto), dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat di pindah tangan kan melalui endosemen (SK Direksi Bank Indonesia No.4/670, Sub 1).

2. Travels Cheque
Travels cheque atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, dimana bark penerbit sanggub membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu

Pada waktu membeli travel cheque pembeli harus membutuhkan tanda tangan dalam travel cek dihadapan penjual. Juga pada waktu menguangkan pemegang travel cheque tidak perlu membayar apa-apalagi, cukup bubuhkan tanda tanqan lagi.

Bila travel cheque hilang atau dicuri orang maka bank penerbit atau agennya dapat menggantinya bila di laporkan hilang. Jangka waktu berlakunya cek perjalanan ini tanpa batas, yang membedakannya dengan cek biasa yang masa berlakunya 70 hari. Cek perjalanan ini diterbitkan dalam kurs nilai rendah sampai tinggi.

Jadi apabila diteliti fungsi dan peranan cek perjalanan adalah sebagai berikut:
· Bahwa seorang yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak
· Orang tersebut akan merasa dari resiko perampokan dan kehilangan uang.
Syarat-syarat formal yang biasanya terdapat didalam suatu cek perjalanan, adalah sebagai berikut:

• Nama Travels Gheque secara Tersendiri
• Nilai nominal dari travels cheque
• Nama bank yang mengeluarkan
• Nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan

· Tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian TC tanda tangan pada waktu penguangan cek perjalanan

• Perintah membayar tanpa syarat
• Dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah
• Tanda tangan dari bank penerbit.

3. Credit Card
Credit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa credit card mempunyai ciri-ciri dari suatu credit card yaitu merupakan kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang berisikan:
· Keterangan tentang Badan Hukum perusahaan/bank penerbit (Nama/Logo)

• Kata Card atau dalam istilah Indonesia Kartu
• Identitas pemegang kartu
• Tanda tangan pemegang kartu
• Nomor urut credit card
• Keterangan masa berlaku kartu

Credit card dalam prakteknya bermacam jenisnya yang dapat dibedakan dari segi : Tujuan Penerbit (Issuer)

· Kartu kredit umum, tujuannya untuk mencari keuntungan bagi penerbit itu sendiri yang terdiri dari “bank card” yang di terbitkan oleh bank seperti: Master Card, Visa Card dan lain-lain. “National Card” yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bukan bank seperti: American Expres, Dinners Club dan lain-lain.
· Credit Card khusus, tujuannya untuk memperlancar usaha perusahaan tersebut, dengan memperkenalkan hasil-hasil produksi jadi bukan mencari laba semata.
Fungsinya:
· Credit card, yang dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam membayar tagihannya pemegang kartu tidak membayar sekaligus seluruh rekening tetapi bertahap dengan batasan tertentu berapa harus dibayar, dan sisanya dibayar dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh penerbit dalam perjanjian dan ditambah dengan bunga.
· Charge card, atau kartu pembayaran lunas. Pemegang charge card ini harus melunasi seluruh tagihan yang disodorkan kepadanya tanpa diberi waktu untuk menunda atau mengangsur.

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB IV

HUKUM DAGANG

1.1 Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .

Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K).
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)

2) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

1.2 Hubungan Pengusaha dan Pembantu-pembantunya
Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
1. Membantu didalam perusahaan
Yaitu mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi ( hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan

2. Membantu diluar perusahaan
Pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak pegawai.

Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

1.3 Bentuk-bentuk Badan Usaha
1. Koperasi
Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut ILO ( International Labour Organization ), koperasi memiliki 5 elemen atau ciri – ciri yang harus dimiliki :
a. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang.
b. Penggabungan orang – orang berdasarkan kesukarelaan.
c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
d. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
e. Anggota koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang.

Kelebihan :
a. Sisa hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
b. Anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus.
c. Seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.
d. Mengutamakan kepentingan Anggota.

Kekurangan :
a. Modal terbatas.
b. Daya saing lemah.
c. Tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi.
d. Sumber daya manusia terkadang kurang.

2. BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )
BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sih sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu :

a. Perjan
Perjan merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat.
Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekarang menjadi PT. KAI.

b. Perum
Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri.

c. Persero
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.

Ciri-ciri Persero :
· Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
· Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham.

• Dipimpin oleh direksi

· Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
· Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
· Tidak memperoleh fasilitas negara
Contoh Persero : PT. Kereta Api Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pos Indonesia dan masih banyak lagi.
1. PT ( Perseroan Terbatas )
Ciri – ciri PT :
· Mudah dalam peralihan kemepimpinan.

• Usia PT tidak terbatas.

· Mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.
· Bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis.

• Mudah mencari karyawan

Kelebihan PT :
· Mudah dalam peralihan kepemimpinan.
· Mudah memperoleh tambahan modal.
· Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.
· Lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.

Kekurangan PT :
· Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden.
· Pendiriannya memerlukan akta notaris dan ijin khusus usaha tertentu.
· Biaya pembentukan PT relatif tinggi.

2. Yayasan
Yayasan merupakan salah satu bentuk – bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.

Ciri – ciri Yayasan :
· Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
· Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial dan kemanusiaan.
· Tidak memilik anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan.

Kelebihan Yayasan :
· Non profit dan rela membantu masyarakat

Kekurangan Yayasan :

• Terbatasnya dana

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB III

HUKUM PERIKATAN

3.1 Pengertian Perikatan
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Macam-macam Perikatan
1. Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267 KUHPer)
Perikatan Bersyarat mengandung arti bahwa suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat terdiri dari:
a. Perikatan dengan syarat tangguh. Ialah perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut (1263 KUHPer).
b. Perikatan dengan suatu syarat batal. Ialah perikatan yang sudah lahir akan berakhir atau batal jika peristiwa tersebut terjadi. Perikatan juga batal apabila (1). Syarat itu bertentangan dengan susila atau yang dilarang UU. (2). Pelaksanaan digantungkan pada kemauan debitur (Pasal 1256 KUHPer)

2. Perikatan dengan ketetapan waktu (Diatur dalam Pasal 1268-1281 KUHPer).
Perikatan dengan ketetapan waktu ialah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan.

3. Perikatan mana suka (alternatif)
Dalam perikatan mana suka, si debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang lainnya (Pasal 1272 KUHper).

4. Perikatan tanggung menanggung
Jika dalam suatu perjanjian secara teas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak yang berutang.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Pada hakekatnya perikatan ini tergantung pada kehendak kedua belah pihak, tentang memenuhi prestasi (kewajiban yang diperjanjikan).

6. Perikatan dengan suatu ancaman hukuman
Perikatan ini bertujuan untuk mecegah jangan sampai orang (si berhutang/kreditur) melalaikan kewajibannya..

Sumber-sumber Perikatan
Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPer), terdiri dari:
a. Perjanjian bernama,yakni perjanjian yang sudah ditentukan dan diatur dalam Perpu/UU. Misalnya: jual-beli, sewa-menyewa.
b. Perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian yang belum ada dalam UU. Misalnya: leasing, dsb.
Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPer), terdiri dari:
a. Undang-undang saja (1352 KUHPer), contohnya: hak numpang pekarangan.
b. Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPer), contohnya: perbuatan yang halal (1354 KUHPer) dan perbuatan yang melawan hukum (1365 KUHPer).

3.2 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian
1. Sistem terbuka. Asas ini mempunyai arti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asa kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer).

2. Bersifat pelengkap. Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang mebuat perjanjian itu menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari undang-undang.

3. Konsensualisme. Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat syahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer).

4. Kepribadian. Mempunyai arti bahwa, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

3.3 Wanprestasi
Dalam hukum perikatan dikenal adanya prestasi, yaitu yang dimaksud dengan prestasi ialah kewajiban yang harus dipenuhi tiap-tiap pihak sesuai dengan isi perjanjian dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:
1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

3.4 Hapusnya Perikatan
1. Menurut Pasal 1382 KUHPer, hapusnya perikatan terjadi karena:

2. Pembayaran. Pelunasan berupa prestasi dalam perjanjian (Pasal 1382 -1403 KUHPer).

3. Penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHPer, jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai dengan perantaraan notaris atau juru sita, jika si berpiutang menolaknya, maka si berutang menitipkan uang atau barangnya kepada Paniter Pengadilan Negeri untuk disimpan. Maka hal ini akan membebaskan si berutang dan berlaku sebagai pembayaran.

4. Pembaharuan Utang (novasi). Pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan yang lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru (Subekti, 2003, hlm 156).

5. Perjumpaan utang (kompensasi/timbal balik). Pencampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul apda 1 orang(1436 KUHPer). Pencampuran yang terjadi pada diri debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

6. Pembebasan utang. Suatu perbuatan hukum di mana kreditur dengan sukarela membebaskan/melepaskan haknya dari debitur dari segala kewajibannya (1438-1443 KUHPer).

7. Musnahnya barang yang terutang (1444-1445 KUHPer). Barang yang menjadi oyek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diapa-apakan.

8. Pembatalan. Hapusnya perikatan karena pembatalan diatur dalam Pasal 1446 KUHPer, disebutkan pembatalan perikatan apabila: (a). Perikatan itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, (b). Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan dan penipuan.

9. Berlakunya suatu syarat batal. Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatau kembali pada semula, seolah-olah tidak terjadi perikatan.

3.5 Memorandum of Understanding (MoU)
Adapun pengertian mengenai M O U yang dijelaskan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:
1. Munir Fuady
M O U merupakan perjanjian pendahuluan yang akan dijabarkan dan juga diuraikan dengan perjanjian lainnya. Di mana pada perjanjian tersebut memuat mengenai aturan serta persyaratan yang lebih mendetail.

2. Erman Radjagukguk
M O U merupakan dokumen yang isinya adalah saling pengertian dan juga pemahaman antara para pihak yang berkaitan. Di mana sebelumnya sudah dituangkan dalam perjanjian yang lebih formal dan mengikat di antara para pihak tersebut. Menurutnya, muatan yang ada pada M O U harus dituangkan kembali ke dalam perjanjian agar lebih mengikat.

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

2.1 Pendahuluan
Orang atau person adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai subjek hukum.

ObjekHukum memiliki 2 jenis yang berdasarkan 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapatdibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).

2.2 Manusia Biasa (natuurlike person)
Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

Manusia biasa (natuurlijke person) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut :

1. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).

2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
a. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
b. Orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.
c. Orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.

2.3 Badan Hukum (Recths Person)
Badan hukum (Recths Person) Merupakan badan – badan atau perkumpulan. Badan hukum (Recths Person), Yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.
Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan – persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota – anggotanya.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :
a. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)
Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

b. Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon)
Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

2.4 Objek Hukum
Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
Kemudian, berdasarkan pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 yakni, benda bersifat kebendaan dan benda bersifat tidak kebendaan.

2.5 Hukum Benda (Zakenrecht)
Hukum benda (zakenrecht) merupakan bagian dari hukum kekayaan (vermogensrecht), yakni hukum kekayaan merupakan peraturan – peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia bernilai uang, sedangkan hubungan terhadap benda dengan orang disebut mempunyai hak kebendaan.

2.6 Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
Perjanjian utang piutang dalam KUH perdata tidak diatur secara terperinci, namun tersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti, yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

2.7 Macam – Macam Pelunasan Utang
Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

a. Pelunasan Hutang Dengan Jaminan Umum
Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :
· Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
· Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

b. Pelunasan Hutang Jaminan Khusus
Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

2.8 Gadai

Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.

• Sifat-sifat Gadai :

      a. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

2. Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang di maksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali.
3. Adanya sifat kebendaan.
4. Syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
5. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
6. Hak preferensi (hak untuk di dahulukan).
7. Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan di bayarnya sebagaian dari hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

• Objek Gadai

Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk ( aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten.

• Hapusnya Gadai

a. Hapusnya perjanjian pokok
b. Karena musnahnya benda gadai
c. Karena pelaksanaan eksekusi
d. Karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela
e. Karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai
f. Karena penyalahgunaan benda gadai.

2.9 Hipotik
Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis).

Sifat-sifat hipotik yakni :
1. Bersifat accesoir yakni seperti halnya dengan gadai.
2. Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit desuite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH perdata .
3. Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain ( droit de preference) berdasarkan pasal 1133-1134 ayat 2 KUH perdata.
4. Obyeknya benda-benda tetap.

Objek hipotik meliputi :
a. Kapal laut, dengan bobot 20 m³ ke atas, berdasarkan pasal 509 KUH Perdata, pasal 314 ayat 4 KUH dagang, dan Undang – undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

b. Kapal terbang dan helikopter, berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

2.10 Perbedaan Gadai Dan Hipotik
a. Gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan, sedangkan hipotik tidak.

b.Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedangkan hipotik tidak.

c. Suatu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai, walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan di atas satu beda adalah sudah merupakan keadaan biasa.

d. Adanya gadai dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

Hak Tanggungan
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

Dengan demikian UUTH memberikan kedudukan kreditur tertentu yang kuat dengan ciri sebagai berikut :
a. Kreditur yang diutamakan (droit de preference) terhadap kreditur lainya .
b. Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut atau selama perjanjian pokok belum dilunasi ( droit de suite).
c. Memenuhi syarat spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Benda yang akan dijadikan jaminan hutang yang bersifat khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti berikut :

• Benda tersebut dapat bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
• Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.
• Tanah yang akan dijadikan jaminan ditunjukan oleh undang-undang.
• Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum (bersetifikat berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 1997 tentang pendaftaran.

Obyek hak tanggungan yakni :
1. Hak milik (HM).
2. Hak guna usaha ( HGU).
a. Rumah susun berikut tanah hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun.
b. Hak pakai atas tanah negara.
A. Fidusia
Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO ( Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur.

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Sifat jaminan fidusia yakni :
Berdasarkan pasal 4 UUJF, jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajuban bagi para pihak didalam memenuhi suatu prestasi untuk memberikan sesutau atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia harus demi hukum apabila perjanjian pokok yang dijamun dengan Fidusia hapus.

Obyek jaminan fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
Benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain :

• Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
• Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik, untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kredutor sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
Hapusnya jaminan fidusia yakni jaminan fidusia hapus karena hal sebagai berikut :

• Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
• Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor.
• Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

refrensi :
1. Grasindo. 2007.Aspek hukum dalam ekonomi [online]. https://books.google.co.id/books/aspek+hukum+dalam+ekonomi/ [diakses pada 18 April 2018]

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB I

HUKUM EKONOMI

 

1.1 Pendahuluan

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komperehensif tentang hukum dalam ekonomi, Perlu ditinjau kembali terlebih dahulu pengertian hukum dan ekonomi. Agar di masyarakat terdapat ketertiban kolerasi. Sehingga berkembang aturan yang sering disebut dengan norma dan hukum.

1.2 Kaidah (Norma)
Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu dinilai oleh orang lain.

Oleh karena itu, norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang.

Dalam kehidupan masyarakat norma yang berlaku adalah norma yang berlaku dilingkungan masyarakat yang memperngaruhi tingkah laku manusia. Yaitu terdiri :

a. Norma Agama : Norma ini bersifat umum dan universal. Norma ini berisi anjuran untuk mematuhi perintah dan larangan dari Tuhan YME.
b. Norma kesusilaan : Norma ini berasal dari hati sanubari manusia. Apabila dilanggar oleh setiap manusia maka akan menyesalkan perbuatan dirinya sendiri.
c. Norma Kesopanan : Norma yang berisi berupa peraturan tatanan pergaulan hidup. Apabila dilanggar akan diasingkan / dicela oleh masyarakat sekitar.
d. Norma Hukum : Norma yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat oleh suatu negar dan harus ditaati oleh warga negaranya.


1.3 Definisi Dan Tujuan Hukum
Pengertian dan tujuan hukum menurut para ahli, jika dipandang dari sudut pandang yang berbeda :

a. Van Kan
“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.”
Tujuan hukum : untuk ketertiban dan kedamaian

b. Utrecht
“ Hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”

c. Wiryono Kusumo
“Hukum ialah keselurahan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanski.”
Tujuan hukum : untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.

1.4 Pengertian Ekonomi
Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang – barang maupun jasa. )


1.5 Hukum Ekonomi
Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek berikut :

a. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
b. Aspek pengaturan usaha – usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi 2 :
a. Hukum ekonomi pembangunan : meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
b. Hukum ekonomi Sosial : meliputi cara –cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata yang menyangkut HAM di Indonesia.

Atas dasar itu, Hukum ekonomi menjadi tersebar dalam pelbagai peraturan perundang – undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Refrensi :
Grasindo. 2007.Aspek hukum dalam ekonomi [online]. https://books.google.co.id/books/aspek+hukum+dalam+ekonomi/ [diakses pada 18 April 2018]

Miranti Mangamba, 2017. Subjek Hukum dan Objek Hukum. http://www.academia.edu/35574397/MAKALAH_Subyek_Hukum_Dan_Obyek_Hukum [diakses pada 18 April 2018]

Kandungan Pada Buah Apel Hijau Malang Sebagai Sumber Kesehatan Untuk Tubuh

Penulisan Mengenai Manfaat Buah Apel Hijau Malang
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi Yang Bermuatan Softskill
  

PEMBAHASAN

 

A. Penyajian Data

Menurut Erna Nurcahyati (11-37 : 2014) mengatakan bahwa buah apel hijau malang adalah jenis buah apel yang memiliki karakteristik kulit yang berwarna hijau dengan daging berwarna putih dan rasa yang sedikit masam. Buah apel hijau malang pertama kali berasal dari tanaman buah apel kerdil di Asia Kecil (Asia Tengah) pada tahun 300 SM. Kemudian, buah apel tesebut dibawa ke Eropa untuk di teliti dan dibudidayakan. Setelah diteliti dan dapat dibudidayakan.

Setelah itu, buah apel tersebut dibawa kembali ke Asia Tengah dan pertama kali ditanam di sana oleh orang-orang Asia Tengah. Setelah di Asia Tengah berkembang, lalu buah apel tersebut kemudian mulai tersebar ke berbagai daerah dengan berbagai macam bentuk bibit. Buah apel yang tersebar dan mayoritasnya dibudidayakan adalah buah apel keturunan dari Malus Sierversii (apel hutan/ apel liar).

Dari sanalah buah apel hijau malang tumbuh dan berkembang dengan baik di Asia dengan berbagai macam manfaat yang baik untuk kesehata tubuh. Selain itu menurut para ilmuan buah apel hijau malang memiliki beberapa arti dan definisi. Definisi buah apel hijau malang menurut Retno Sasongkowati (27-28 : 2013) dalam bukunya dijelaskan bahwa buah apel hijau malang adalah jenis buah-buahan, atau buah yang dihasilkan dari pohon buah apel.

Selain itu buah apel hijau malang, buah apel juga memiliki berbagai macam jenis buah apel. Menurut Erna Nurcahyati (39-48 : 2014) menjelaskan bahwa buah apel memiliki berbagai macam jenis buah apel, yaitu terdiri atas : Red Delicious, Golden Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith, Braeburn, Honeycrisp, Cripps Pink, Cameo, Apel Manalagi (lokal), Apel Malang (lokal).

Jenis-jenis buah apel tersebut memiliki rasa dan warna kulit buah yang berbeda-beda. Misalnya, buah apel hijau malang adalah salah satu buah apel lokal yang berasal dari daerah Asia tenggara yang memiliki warna kulit dengan kombinasi dari warna merah, dengan hijau. Serta memiliki kandungan gizi dan manfaat yang baik untuk tubuh apabila dikonsumsi dengan teratur dan dimakan langsung tanpa harus dengan pengolahan terlebih dahulu.

Kandungan gizi yang terdapat dalam buah apel hijau malang memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh, selain untuk tubuh, untuk kecantikan juga kandungan gizi yang terdapat pada buah apel hijau malang sangat baik untuk digunakan oleh kecantikan. Kandungan gizi yang terdapat pada buah apel hijau malang menurut Emma (30 : 2013) bahwa di dalam buah apel hijau malang memiliki kandungan gizi dan fitronutrein yang terdiri atas : Boron, Provitamin A (karotenoid), vitamin K, dan vitamin C, Kalsium, Fosfor, Potasium/kalium, dan serat.

Sedangkan menurut Erna Nurcahyati (68-69 : 2014) dijelaskan bahwa selain buahnya, kulit apel hijau malang juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan gizi yang terkandung dalam buah apel tersebut terdiri atas : Mineral, Vitamin, Antioksidan, dan Serat.
Selain kandungan gizi yang baik dan sehat untuk kesehatan tubuh, buah apel hijau malang pun memiliki berbagai macam manfaat yang baik untuk perkembangan dan kesehatan di dalam tubuh.

Menurut Retno Sasongkowati (31-34 : 2013) menjelaskan bahwa buah apel hijau malang memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh apabila buah apel hijau malang tersebut dikonsumsi dengan baik, yaitu untuk menghindari terjadinya gangguan pencernaan (gastrointestinal distress), mencegah terkena serangan jantung dan stroke serta mencegah penyakit diabetes.

Namun, menurut Erna Nurcahyati (73-81 : 2014) selain di dalam buahnya, kulit buah apel juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, diantaranya adalah : membantu mencegah masalah pernafasan dan fungsi otak, menjaga daya ingat, osteoporosis dan diabetes.
Namun, menurut Emma Wirakusumah (30 : 2013) kulit dan buah apel memiliki manfaat yang baik untuk tubuh apabila dikonsumsi secara teratur.


B. Analisis Data


Dari berbagi sumber dan refrensi yang saya dapatkan dan temukan, dapat diketahui bahwa buah apel hijau malang adalah buah sangat bermanfaat dan baik untuk kesehatan tubuh. Hal ini disebabkan karena kandungan zat gizi yang terkandung dalam kulit dan buah apel hijau malang yang sangat baik untuk tubuh manusia dapat memperlancar sistem saluran pencernaan dan ekskresi di dalam tubuh manusia.

Buah apel hijau malang yang dikonsumsi secara teratur juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh diantaranya adalah untuk menghindari gangguang pencernaan hal ini disebabkan karena di dalam kulit dan buah apel hijau malang terdapat serat yang mampu memenuhi 20% asupan gizi yang ada di dalam tubuh dan kalium yang mendukung fungsi sistem pencernaan untuk tetap sehat.

Selain itu, buah apel hijau malang juga memiliki manfaat untuk mencegah terkena serangan jantung dan stroke hal ini disebabkan karena kulit dan buah apel hijau malang banyak mengandung kandungan zat baik berupa flavonoid yang berfungsi untuk membantu tubuh untuk melawan kerusakan sel dalam tubuh dan dan kerusakan sistem kerja jantung di dalam tubuh, serta mengandung kalium untuk menjaga jatung untuk tetap sehat dan terjaga dengan baik di dalam tubuh dan vitamin k yang berfungsi untuk menjaga kekentalan darah agar tidak terjadi pembekuan darah di otak.

Buah apel hijau malang juga memiliki manfaat untuk mencegah terkena penyakit diabetes hal ini disebabkan karena di dalam buah apel hijau malang terdapat asam ursolat berfungsi untuk meningkatkan pembakaran kalori otot rangka dan lemak coklat dalam tubuh. Pemabakaran kalori ini berfungsi untuk mencegah penyakit kelebihan kadar gula (diabetes) yang ada di dalam tubuh.
Selain itu buah apel malang juga bermanfaat untuk menjaga daya daya inget, menjaga pernapasan dn fungsi otak, dan menjaga tulang agar tetap sehat sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit osteoporosis.

Hal ini disebabkan karena, di dalam buah apel terdapat kandungan zat yang baik berupa quercetin, flavonoid, fosfor, kalsium dan boron yang berfungsi untuk menjaga dan melawan tubuh dari kerusakan jaringan otak dan kerusakan sel di dalam tubhu, serta mampu untuk mejaga tulang agar tetap kuat dan sehat, serta dapat mempertahankan kadar estrogen di dalam tubuh wanita pada saat monopouse.

Selain itu, buah apel hijau malang dikenal juga sebagai buah antikanker. Hal ini disebabkan karena, di dalam buah apel hijau malang terdapat kandungan zat triterpenoids yang berfungsi untuk mencegah dan membunuh perkembangan sel kanker di dalam tubuh.

Di dalam bidang kecantikan, buah apel hijau malang juga memiliki manfaat sebagai suplemen yang baik untuk kulit, rambut, dan kuku. Hal ini disebabkan karena di dalam buah apel terdapat vitamin A, vitamin C, dan kandungan senyawa antioksidan yang berfungsi untuk menghaluskan kulit dan menjaga pertumbuhan rambut agar tetap sehat dan lebat, dan menjaga kuku lebih bersih dan tetap sehat. Di dalam buah apel hijau malang juga terdapat kolagen yang berfungsi untuk kulit tetap sehat.

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

Dari karya tulis yang saya buat, disimpulkan bahwa kemungkinan kandungan gizi yang terkandung dalam kulit maupun daging pada buah apel hijau malang memiliki manfaat yang penting dalam tubuh, selain itu kandungan gizi tersebut juga kemungkinan sangat dibutuhkan oleh tubuh, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manfaat-manfaat yang muncul dari buah apel hijau malang disebabkan oleh kandungan-kandungan gizi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga apabila seseorang mau mengkonsumsi buah apel hijau malang maka kemungkinan tubuh seseorang tersebut akan selalu tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam gangguan-gangguan kesehatan tubuh.

B. Saran

Saran dari saya, konsumsilah buah-buahan sebagai penunjang kesehatan tubuh kita, khususnya buah apel hijau malang. Selain khasiatnya yang sangat baik dan kandungan gizi yang terdapat dalam kulit dan buahnya sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh kita, baik itu organ-organ kesehatan tubuh di luar maupun organ-organ kesehatan tubuh di dalam.

DAFTAR PUSTAKA

 

Wirakusumah, Emma.2013. Jus Sehat Buah Dan sayuran. Jakarta : Penebar Swadaya.
Nurcahyati, Erna. 2014. Dahsyatnya Kulit Buah Apel. Jakarta : Jendela sehat.
Sasongkowati, Retno. 2013. Buah Sakti Penghancur Penyakit. Yogyakarta : Indoliterasi.

 Melalui Program Bedah Rumah, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Sukses Mensejahterakan Masyarakat Tidak Mampu!



Analisis Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Koperasi Yang Bermuatan Softskill

Ruko The Times Square No.83318 Jl. Boulevard Andalucia Paramount Land Tangerang

Kab. Tangerang

15334

(021) 29009467

kopsyahbmi@yahoo.co.id

Abstrak

Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis dan bentuk Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAHBMI) sebagai koperasi yang berhasil menggerakkan program - programnya untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat yang kurang mampu dan para pengusaha mikro.

Telah kita ketahui bahwa, Koperasi syariah di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang didirikan berdasarkan prinsip syariah dan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik untuk anggota, pengurus maupun masyarakat sekitar. Keberadaan koperasi ditengah - tengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat indonesia dan mampu meningkatkan pendapatan nasional dengan baik.

Hasil analisis yang saya dapat adalah KOPSYAHBMI hadir sebagai koperasi simpan pinjam yang hadir di Indonesia yang sukses memajukan dan mensejahterakan para anggota dan masyarakat sekitarnya dengan berbagai program dan produk. Koperasi ini hadir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan kehidupan yang nyaman dan sehat. Koperasi ini juga hadir untuk membantu para pengusaha mikro agar usahanya dapat terus berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis bentuk koperasi. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia termasuk kedalam koperasi sekunder karena koperasi ini dulunya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) dan kemudian berganti nama menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Kata Kunci : jenis - jenis koperasi, ketentuan penjenisan koperasi, dan bentuk koperasi.

BAB VII

Jenis Dan Bentuk Koperasi 

A. Jenis - Jenis Koperasi

Menurut PP No. 60 /1959, Jenis - jenis koperasi terdiri dari :

a) Koperasi Desa
Koperasi yang beranggotakan penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama ataupun satu dengan yang lain saling berkaitan secara langsung. Koperasi ini pada dasarnya menjalankan aneka usaha.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyahbmi) termasuk juga kedalam Koperasi Desa. Hal ini dikarenakan Koperasi ini juga didirikan dibeberapa daerah dan memiliki sebuah usaha online yang dinamakan warung benteng mikro indonesia.

b) Koperasi Pertanian
Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani,pemilik tanah, penggarap ,buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan pertanian.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam koperasi pertanian. Hal ini dikarenakan Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia memiliki anggota yang dari berbagai kalangan khususnya para pengusaha mikro dan koperasi ini juga memiliki anggota yang tidak hanya berasal dari para petani saja. 

c) Koperasi Peternakan
Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh ternak yang mata pencahariannya berhubungan dengan peternakan.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam koperasi peternakan. Hal ini dikarenakan Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia didirikan dari berbagai anggota yang memiliki pekerjaan dan usaha yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan dan mensejahterakan anggota dan masyarakat disekitarnya.

d) Koperasi Perikanan
Koperasi Perikanan beranggotakan pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan. Koperasi ini menjalankan usaha-usaha yang berkaitan secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam koperasi perikanan hal ini dikarenakan koperasi ini memiliki anggota yang berasal dari masyarakat sekitar koperasi tersebut dengan profesi, kemampuan dan keahlian yang berbeda - beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat - masyarakat yang tidak mampu dan para pengusaha mikro yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman dana ataupun bantuan lain untuk kelancaran usaha mikronya.

e) Koperasi Kerajinan/Industri
Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam koperasi kerajinan/Industri hal ini karena Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat tidak mampu dan pengusaha mikro agar memiliki kehidupan yang layak, dan usaha mikro yang berjalan dengan baik.

f) Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam beranggotakan setiap orang yang memiliki kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Koperasi ini menjalankan usaha khusus dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang jasa serendah mungkin.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAHBMI) termasuk ke dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan para anggota dan melayani peminjaman yang berdasrkan kepada prinsip syariah dengan model rembug pusat. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan cadangan.

g) Koperasi Konsumsi
Koperasi Konsumsi beranggotakan setiap orang yang memiliki kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi ini menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAHBMI) tidak termasuk kedalam Koperasi Konsumsi. Hal ini dikarenakan Kopsyabmi ini memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak hanya berfokus kedalam lapangan konsumsi saja, melainkan KOPSYAHBMI ini juga berfokus pada bagaimana untuk memajukan dan mensejahterakan anggota, pengusaha mikro dan masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan kehidupan yang layak, ilmu mengenai koperasi, dan usaha yang berjalan dengan baik dan lancar.


Menurut Teori Klasik

a) Koperasi Pemakaian
Koperasi ini didirikan untuk kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Barang yang dijual di koperasi ini harus lebih murah dibandingkan tempat lain karena tujuan dari koperasi ini adalah untuk menyejahterakan para anggotanya.

Analisis :
Menurut analasis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam Koperasi Pemakaian, hal ini dikarenakan koperasi ini didirikan lebih berfokus kepada penyedia produk yang dijual di dalam Warung Benteng Mikro yang ada di situs online koperasi tersebut.

b) Koperasi Penghasil atau Koperasi Produksi
Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

Analisis :
Menurut analasis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia termasuk kedalam Koperasi Penghasil, hal ini dikarenakan koperasi ini juga memiliki sebuah usaha kecil berbasis online yang dinamakan dengan Warung Benteng Mikro Indonesia atau lebih sering dikenal dengan Warung BMI. Didalam warung ini dijual berbagai macam produk seperti makanan, sepatu, dan lain sebagainya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari - hari.

c) Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi yang mempunyai kepentingan untuk menyimpan dana dan memberikan pinjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya/non anggota.

Analisis :
Menurut analisis saya, KOPSYAHBMI termasuk kedalam koperasi simpan pinjam dan penghasil. Hal ini dikarenakan, KOPSYAHBMI ini didirikan karena untuk melayani simpanan dan peminjaman dana berdasarkan kepada prinsip syariah. Selain itu, KOPSYAHBMI ini juga memiliki warung mbi yang berfungsi sebagai media berwirausaha dimana anggota, maupun masyarakat dapat membeli produk yang terdapat di dalam warung mbi tersebut. Oleh karena itu KOPSYAHMBI ini termasuk ke dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi penghasil.

B. Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU No. 12 / 1967

a) Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas /kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia sudah memenuhi ketentuan penjenisan koperasi yang harus didasarkan kepada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota - anggotanya.

b) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepetingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

Analisis :
Menurut analisis saya, jenis Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesi (KOPSYAHBMI) sudah sesuai dengan ketentuan penjenisan di atas. Dimana KOPSYAHMBI memiliki aktivitas/kepentingan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama dengan anggota - anggotanya . Yaitu dengan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekita seperti dengan memberikan fasilitas berupa pinjaman untuk anggotanya, memberikan media untuk melakukan kegiatan penyimpanan dana, menyediakan warung mbi, serta menyediakan kebutuhan - kebutuhan lain yang dibutuhkan anggota baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

C. Bentuk Koperasi

Sesuai PP No. 60 /1959

a) Koperasi Primer
Koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan koperasi primer.

Analisis :
Menurut analisis saya. Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia ini termasuk kedalam koperasi primer dimana anggota yang dimiliki Koperasi Syari'ah Benteng Mikro ini sudah melebihi dari 20 orang dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah dan kabupaten di Tangerang.

b) Koperasi Pusat
Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah Tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan pusat koperasi.

Analisis :
Menurut analisis saya, KOPSYAHBMI ini juga termasuk kedalam bentuk koperasi pusat. Hal ini dikarenakan disetiap kabupatennya terdapat kantor pusat dari setiap cabang di wilayah kabupatennya. Missalnya seperti Kantor pusat cabang tangerang I. Kantor pusat cabang Tangerang I ini menaungi daerah seperti : KCP Sukadiri, KCP Pakuhaji, KCP Teluknaga, KCP Sepatan, KCP Kemiri. Dan seterusnya. KOPSYAHMBI ini memiliki kantor cabang pusat sebanyak 5 kantor cabang pusat yang terdiri dari : kantor cabang Tangerang I, kantor cabang Tangerang II, kantor cabang Serang, kantor cabang Lebak, dan kantor cabang Pandeglang. 

c) Koperasi Gabungan
Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah Tingkat I (Propinsi) ditumbuhkan Gabungan Koperasi.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia tidak termasuk kedalam koperasi gabungan. Hal ini dikarenakan KOPSYAHBMI ini hanya memiliki 1 koperasi pusat disetiap daerah cabang koperasi tersebut didirikan.

d) Koperasi Induk
Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi, di Ibu kota ditumbuhkan Induk Koperasi.

Analisis :
Menurut analisis saya. KOPSYAHBMI ini tidak termasuk kedalam koperasi induk karena KOPSYAHMBI ini hanya memiliki 1 cabang kantor pusat ditiap daerahnya dan hanya memiliki 1 kantor utama di Ibu Kota Tangerang.

Dalam hal ini, bentuk koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi sesuai wilayah administrasi pemerintah

a) Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa.
b) Di tiap Daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi.
c) Di tiap Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
d) Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi.


D. Koperasi Primer Dan Sekunder

a) Koperasi Primer
Merupakann koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang.

Analisis :
Menurut analisis saya, Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia termasuk kedalam Koperasi Primer. Hal ini dikarenakan koperasi ini juga beranggotakan dari masyarakat setempat.

b) Koperasi Sekunder
Merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi.

Analisis :
Menurut analisis saya, KOPSYAHBMI ini juga termasuk kedalam koperasi sekunder. Hal ini dikarenakan koperasi ini awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002 dan Pada Bulan November 2015 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan Akte Pendirian Nomor : 01 Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 213/PAD/M.KUMKM.2/XI/2015.


E. Refrensi :

1. Bahan ajar Ekonomi Koperasi dari Bapak Muhammad Firdaus selaku dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi yang bermuatan softskill
2.Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (2017). Data Koperasi [online]. http://nik.depkop.go.id/About [Diakses 26 Desember 2017]
3. Ayu, Anita. (2016). Urgensi Koperasi Syariah : Lebih Syariah, Lebih Aman [online]. http://anitaayud.blogspot.co.id/2016/01/ [Diakses pada 28 Desember 2017]
4. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. (2017). Sejarah KOPSYAHMBI [online]. http://kopsyahbmi.org/tentang_kami [Diakses pada 27 Desember 2017]